Poros Maritim Dunia

POROS MARITIM DUNIA

Poros Maritim Dunia ( PMD ) baru secara resmi dicanangkan Presiden Jokowi dalam bentuk pidato kenegaraan di Naypyidaw Myanmar pada tanggal 13 November 2014 di forum East Asian Summit ke-9. Namun belum ada regulasi dalam wujud peraturan presiden maupun perundang-undangan yang menjelaskan secara operasional konsep Poros Maritim Dunia. Menurut Kemenlu RI untuk menjadi negara maritim maka Indonesia harus :

1.                  Mampu memfasilitasi kegiatan maritim

2.                  Mampu mengelola dan membangun sumber daya maritim

3.                  Mampu menjaga stabilitas dan keamanan, dan

4.                  Mampu menegakkan kedaulatan.

Sejak dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, Presiden Jokowi sering menggunakan istilah Poros Maritim Dunia ( PMD ) dalam menggambarkan visi pembangunan pemerintahannya. Sebagian ahli berpendapat visi maritim Presiden Jokowi memberi penekanan lebih pada pembangunan aspek maritim. Jika visi ini berhasil diterapkan, dampaknya terhadap rakyat Indonesia akan sangat positif. Perlu dikaji juga mengenai strategi pengamanan laut Indonesia untuk jangka panjang. Indonesia tidak bisa lagihanya melihat wilayahnya sebagai garis batas pengawasan laut, namun perlu juga mempertimbangkan perairan di sekitar Indonesia. Sengketa yang terjadi di perairan tersebut berpotensi menjadi gangguan keamanan dan kedaulatan yang membahayakan kepentingan Indonesia di Kawasan ASEAN. Comtohnya, sengketa di Laut Cina Selatan, yang muncul akibat klaim China atas sebagian besar perairan itu.

Dari berbagai diskusi ilmiah telah mengemuka tiga kelompok konsep definisi Poros Maritim Dunia, terutama tentang definisi dari kata “poros”. Kelompok pertama memaknai poros sebagai pusat atau sumbu, yang mengartikan Poros Maritim Dunia sebagai visi untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat dari aktivitas kelautan dunia. Bagi kelompok kedua, ada alignment yang hendak dibangun antara Indonesia dan kekuatan lain di kawasan regional, sehingga dapat menunjang posisi strategis dan kepentingan nasional Indonesia. Namun ada pula kelompok ketiga yang memaknai poros maritim sebagai jalur pelayaran maritim, sehingga poros Maritim Dunia yang dimaksud merupakan visi Indonesia untuk menguasai jalur pelayaran maritim penting dunia.

Tempat sandar kapal ikan yang memadai serta fasilitas unloading muatan ikan yang baik untuk meneruskan muatan ikan ke pasar ikan. Minyak tentu dibutuhkan pelabuhan yang mampu disandari kapal tanker besar yang membutuhkan kedalaman hingga 20 meter. Oleh karena itu, untuk mampu menangani muatan minyak mentah, pemerintah perlu merencanakan pembuatan kilang-kilang minyak di beberapa pelabuhan di Indonesia. Pada intinnya, pelabuhan besar harus dibangun fasilitas yang memadai dengan dilengkapi teknologi yan sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga sanggup bersaing dan menyesuaikan diri dengan kecanggihan tekonologi kapal di abad ke-21. Selain perspektif ke luar, perlu dikaji rute-rute pelayaran yan ideal untuk mendistribusikan kebutuhan transportasi domestic. Diperlukan perbaikan atas sistem hub and spoke yang ada, dengan memperhatikan masukan dari pelaku ekonomi yang terlibat dalam pelayaran domestic tersebut.

Rute pelayaran domestic ini harus mengopmalkan konektivitas orang dan barang di seluruh pusat perekonomian di Indonesia, baik yang sudah berkembang, maupun yang sedang dikembangkan. manakala dukungan pemerintah pusat memiliki keterbatasan, maka peran paradiplomasi pemerintah daerah diperlukan untuk mempromosikan pembangunan infrastruktur transportasi maritime di daerahnya. Tujuan dilakukannya diplomasi di dunia internasional adalah untuk memenuhi ataupun memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia.

Ada enpat hal yang perlu dijadikan panduan, yaitu perlunya selalu mempertajam dan memprioritaskan kepentingan nasional Indonesia, menentukan strata kepentingan, perlunya memperjuangkan kepentingan ASEAN memiliki potensi konflik satu sama lain. perlu ada prioritas dari keempatnya, dan prioritas yang paling rasional adalah mengedepankan kepentingan nasional Indonesia dahulu, kepentingan daerah Indonesia, kemudian ASEAN, dan baru kepentingan kekuatan-kekuatan besar. Hal yang perlu ditanamkan dalam menyelesaikan masalah perbatasan adalah dengan selalu mengacu pada hukum internasional yang berlaku dan diratifikasi oleh negara-negara bersengkata (UNCLOS).

Menurut Shicun, W dan Keyuan, Z bahwa keamanan maritime adalah hal yang menyangkut keamanan navigasi ( di laut ), penanggulangan kejahatan transnasional meliputi bajak laut dan terorisme maritime, serta pencegahan dan resolusi konflik ( maritime ). Bagi Indonesia yang memiliki posisi geografis yang begitu strategis akan menyebabkan banyak negara ingin terlibat dengan Indonesia. Misalnya saja, teori domino pedoman Amerika Serikat pada era Perang Dingin yang menyebabkan negara itu terlibat dengan Indonesia. Jika mengkaji tentang keamanan, maka secara otomatis juga harus mengkaji tentang kerawanan  ( sebagai lawan dari keaman ). Pemerintah Indonesia perlu mengkaji keuntungan dan risiko dari doktrin strategic forward defense ( SFD ) demi meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia. Bagi negara yang tingkat stabilitas keamanan dalam negerinya masih labil, maka strategi Defense-in-Depth (DiD).

Dalam dimensi maritime pada keamanan regional di Indo-Pasifik, postur pertahanan yang efektif terpusat pada kekuatan maritime (seapower) dan kekuatan udara (airpower). Hal ini sejalan dengan pendapat prabhakar yang dituangkan ke dalam enam alasan. Pertama, karena dampak dari transformasi pertahanan dan peningkatan teknologi militer, atau dikenal dengan istilah Revolution in Military Affairs (RMA). Kedua, adanya kehadiran kekuatan laut asing di kawasan Samudra Hindia, Laut China Selatan, dan Pasifik Timur terutama dari angkatan laut Amerika Serikat, Australia, China, India, Jepangan, Prancis, dan Inggris menyebabkan peningkatan kebutuhan interoperabilitas antara kekuatan laut negara di awasan dan kekuatan maritime asing tersebut. Ketiga, Modernisasi kekuatan militer China juga berdampak pada kebutuhan untuk memodernisasi kekuatan pertahanan di kawasan Asia Tenggara. Keempat, isu global atas perang melawan terorisme juga membuat kekuatan militer di Indo-Pasifik menyiapkan diri dalam menghadapi konflik asimetris dan berintensitas rendah. Kelima, peran Amerika Serikat ( AS ) di kawasan Indo – Pasifik cenderung semakin besar. Comprehensive Partnership Arrangement ( CPA ) dapat dimanfaatkan sebagai koridor untuk memfasilitasi transfer dan penjualan perangkat keras. Terakhir, Munculnya peran dan relevansi baru dari aliansi regonal dan bilateral di Indo – Pasifik, antara AS dan Five Powers Defense Arrangement ( FPDA ).

Poros Maritim Dunia lebih tepat dijadikan visi maritime dalam konteks geopolitik Indonesia yang berisikan ends, means, and ways. Ends-nya adalah untuk menjadikan Indonesia  maritime yang besar dan disegani. Means-nya adalah seluruh elemen kekuatan nasional Indonesia. Ways-nya adalah strategi pembangunan Maritim nasional. Geoffrey Till dalam bukunya Seapower menjelaskan bahwa dalam konteks seapower. Kebijakan nasional merupakan asal dari kebijakan lain, akhirnya mengerucut pada kekuatan maritime suatu negara. Dari perspektif kebijakan public di Indonesia, Poros Maritim Dunia masih terlalu abstrak untuk diimplementasikan. Masih diperlukan consensus sebagai sebuah mindset baru bangsa Indonesia yan secara bertahap akan beralih dari perspektif land power meuju maritime power dan land power, dan dari continental strategy menjadi maritime strategy.

Jika Pemerintah mampu mengakselerasi prses perubahan sosial lebih berorientasi ke maritime, makan diharapkan berkarakter maritime akan semakin banyak. Dengan Poros Maritim Dunia sebagai kebijakan nasional, kemekopolhukam dapat menjadikannya sebagai acuan untuk menetapkan Strategi Keamanan Nasional (SKN). untuk menetapkan strategi pertahanan nasional dasar bagi Mabes TNI Strategi Militer Indonesia (SMI). Referensi land strategy sea strategy, dan air strategy Peraturan Presiden tentang Poros Maritim Dunia juga tentunya akan memberi arah bagi kebijakan ekonomi nasional Pembangunan ekonomi maritime. Dalam UU no. 32/2014 tentang Kelautan, pemerintah dan DPR RI telah membentuk Badan keamanan Laut ( Bakamla ) Indonesia. Tujuan untuk membentuk satu lembaga yang memiliki kewenangan multifungsi. Sasaran adalah laut Indonesia menjadi aman dan terjaga dari kejahatan perompakan, penyelundupan, pencurian kekayaan negara, kejahatan transnasional, dan kejahatan – kejahatan laut lainnya. Indonesia tak bisa lagi hanya menganut sistem continental.

SINERGI POROS MARITIM DUNIA DAN JALUR SUTRA MARITIM ABAD KE-21

Pada bagian kedua dijelaskan bahwa regionalisme China adalah bentuk respons China terhadap strategi containtment Amerika Serikat dan kapitalisme global. Amerika Serikat dan kapitalisme global. Amerika Serikat sebagai hegemon global selalu menjadi faktor penting dalam mengkaji risiko atas partisipasi Indonesia dalam reginalisme China. Indonesia tentu tidak memiliki kesamaan agenda dengan China terhadap Amerika Serikat. Indonesia tidak merasa terancam oleh Amerika Serikat. Malah sebaliknya. Indonesia lebih merasa terancam atas perilaku China di Laut China Selatan dan Indonesia juga memiliki kemitraan strategis dengan Amerika Serikat 2010. Untuk kerja sama dengan China, ekonomi merupakan domain yang tepat mendorong kekuatan ekonomi Indonesia sendiri. Ada banyak keuntungan yang bisa didapat Indonesia dari regionalisme JSM yang ditawarkan pemerintah China. Namun, Indonesia pun harus selalu waspada karena di balik setiap kesempatan, selalu ada biaya yang harus dibayar sesuaai pepatah AS, “ there is no ( such thing of ) free lunch”.

Persamaan Kepentingan China dan Indonesia

Pertama,  perlu ditekankan bahwa konsep Jalur Sutra Maritim china sudah tentu tidak dicanangkan karena altruisme ( kebaikan hati untuk membantu negara-negara lain ), namun dibuat untuk memenuhi kepentingan politik, ekonomi dan pertahanan China sendiri. Sudah tentu ada keuntungan bagi China yang ingin didapat dari Indonesia. Namun Indonesia sendiri bukannya tidak dapat mengabil manfaat dari reginalisme China tersebut. Salah satu kepentingan Indonesia yang dapat dipenuhi adalah kebutuhan Indonesia terhadap investasi di jalur perdagangan antar pulau Indonesia sendiri, kondisi infrastruktur di Indonesia sendiri, yang sering disebut konsep tol laut.

Pemerintah Indonesia perlu menata keseimbangan pembanguna infrastruktur maritim antara sektor barat, tengah , dan timur Indonesia. Apalagi di daerah-daerah di Luar pulau jawa ditemukan disparitas yang tinggi atas ketersediaan dan keterjangkauan ( harga ) sejumlah barang kebutuhan pokok, terutama di Indonesia Timur. Salah satu kendala utama dari terjadinya disparatis tersebut adalah ketiadaan kapal barang yang berlayar secara leguler dari Jawa ke pelabuhan-pelabuhan lain di luar Jawa. Pemerintah saat ini memang sudah memiliki perencanaan-perencanaan untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Belakangan ini, pemeritah telah memutuskan bahwa prioritas pembanguna infrastruktur nasional lebih diarahkanke daerah tertinggal terutama di Indonesia bagian Timur. Fakta yang harus disadari adalah selama infrastruktur kelautan Indonesia masih belum efektif dan efisien, maka potensi pariwisata Indonesia Timur yang begitu besar tetap tidak bisa dibangun secara optimal. Lalu lintas kapal-kapal pesiar yang mampu menyinggahi ( dan bermalam ) di objek-objek pariwisata seperti Bunaken, Komodo, Raja-Ampat, Sangir-Talaud, Bandanaira, Sengigi, hingga Madura sekalipun masih sangat terbatas. Pembanguna sentra pariwisata juga membutuhkan perencanaan yang komprehensif yang melibatkan berbagai instasi. Karena pariwisata membutuhkan ketersediaan prasarana akomodasi, konsumsi, transportasi, sanitasi,kesehatan, pusat informasi, keamanan, jasa pemandu, fasilitas perdagangan, dan laiin sebagainya.

Potensi Beturan Kepentingan Indonesia dengan China

Semua tawaran kerja sama dari China perlu dipertimbangkan matang-matang akan dampaknya bagi posisi strategis maritim Indonesia, terutama di kawasan Asia Tenggara. Indonesia harus memikirkan apa yang menjadi kepentingan baik secara regional maupun global. Indonesia harus tegas memperhatikan aspirasi negara-negara ASEAN, terutama negara-negara yang saat ini bersengketa dengan China, yakni Filpina dan Vietnam. Kebijakan China yang agresif memiliki pengaruh besar kepada ASEAN dan juga kepada kalkulasi kepentingan Indonesia. Leitfer berpenapat bahwa perubahan kebijakan luar negeri Indonesia yang lebih membuka diri untuk kerja sama dengan China belum dapat menghilangkan luka sejarah atas perilaku ekspansionis China di masa silam ( di abad ke – 13 dan 15 ) dan keterlibatan China dan komunisme di era Orde Lama. Sengketa Laut China Selatan adalah wujud dari perilaku ekspansionis China yang berpotensi untuk meledak menjadi konflik besar. Penanganan sengketa wilayah di Laut China Selatan yang bijaksana dapat menjurus kepada timbulnya konflik berskala regional. Karena itulah upaya diplomasi dan penguatan kekuatan pertahan merupakan strategi penting yang tidak bisa ditawar lagi bagi Indonesia. Saat ini, Indonesia memilih untuk menjadi non-clainment state di LCS dan cenderung tidak ikut campur dalam sengketa di Laut China Selatan. Maka itulah, jika Indonesia terkesan tidak memperhatikan kepentingan negara-negara ASEAN, kerjakeras Indonesia selama ini untuk membangun ASEAN akan tersia-siakan. ASEAN akan terpecah, dan kekuatan besar akan segera mendominasi politik di Asia Tenggara.

Poroposi Penyelarasan Poros Maritim Dunia dan Jalur Sutra Maritim

Sekali lagi perlu ditekankan bahwa Indonesia memiliki potensi geopolitik yang sangat besar ~pada bidang ekonomi maritim indonesia yang perlu diselaraskan adalah terwujudnya kerja sama bilateral dalam mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya olahan secara optimal dan ramah lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya modal dan teknologi china.

~meski begitu, indonesia juga harus mampu mengimbangi singapura,untuk menjadi entreport sekaligus global transhipment port kedua disekitar selat malaka,dengan membangun deep sea port di lokasi lokasi strategis seperti disabang, Batam, dan natuna. disinilah esensi terbesar dari sinergi poroa maritim dunia dan jalur sutra mandiri. secara historis, kerajaan sriwijaya dan majapahit pernah berjaya karena menguasi jalur pelayaran di selat malaka. namun dalam kondisi saat ini dimana selat malak telah mendominasi singapura,indonesia harus memanfaatkan momentum poros mandiri dunia dan jalur sutra mandiri unruk menemukan lokasi yang paling tepat untuk menjadi entreport baru di asia tenggara.

• pada bidang diplomasi maritim,indonesia harus mampu merevitalisasi politik luar negeri bebas aktif nya agar bisa mendapat manfaat ganda dibidang ekonomi dan pertahanan. Politik luar negeri yang diterapkan singapura,malaysia,Thailand,india,dan pakistan telah mendemostrasikan bagaimana kelima negara tersebut mampu memiliki dukungan politik dan pertahanan yang signifikan dari kekuatan hegemon dunia (amerika serikat).
• peran indonesia sebagai pemimpin alamiah ASEAN harus dipertahankan dengan membantu negara anggota yang mengalami kesulitan. Kasus sengketa antara Filiphina dan vietnam dengan china dilaut china selatan harus menjadi agenda politik indonesia melalui forum ASEAN yang diprioritaskan.
• bicara tentang keamanan maritim tidak lepas dari masalah kerawanan dilaut. dari kompleksitas permasalahan keamanan maritim di indo pasifik,sinergi poros maritim dunia dan jalur sutra maritim sebaiknya dibangun untuk membentuk sistem keamanan maritim bersama dalam menghadapi ancaman aktor non-tradisional saja,seperti perompakan, penyelundupan, ilegal fishing,bencana dilaut dan lain sebagainya.
• bagi china,kebijakan jalur sutra maritim cukup vital untuk menjamin suplai dan distribisi kegiatan perdagangan internasionalnya,namun bagi indonesia,kebijakan poros maritim dunia lebih vital lagi.karena yang dibicarakan adalah area maritim indonesia sebagai pusat dari kegiatan ekonomi maritim global.
• dengan dicanangkan visi poros maritim dunia,kemitraan indonesua dan china telah diformal dalam kemitraan strategic comprehensive partnership (scp) yang diratifikasi pada tahub 2013.
• globalisasi telah membuka peluang interaksi yang lebih luas antar aktor dunia baki aktor negara,sub-negara,maupun non negara.meningkat nya intensitas interaksi tersebut meliputi bidang politik,ekonomi sosial,budaya,pertahanan dan keamanan.
• pada hakekat nya,tidak ada satupun negara yang dapat memenuhi kebutuhan nya sendiri.
• pada bidang ekonomi maritim indonesia yang perlu diselaraskan adalah terwujudnya kerja sama bilateral dalam mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya olahan .

Opini : Dari pemaparan review diatas. Kondisi Maritim Indonesia saat ini bisa di bilang sangat lemah bahkan dari data kondisi laut Indonesia itu memiliki kekayaan yang luar biasa hanya saja perlu perencanaan-perencanaan yang matang, bukannya hanya itu kita juga membutuhkan sosok pemimpin yang serius membangun infrastruktur dalam pembanguna maritim di Indonesia. Mungkin kita perlu berkaca dari Negeri seberang tentang pemahaman cara memaksimalkan potenli laut Indonesia ini.